LIPUTAN ONE

test banner SELAMAT DATANG DI WEBSITE "LIPUTAN ONE"

KPK Nusantara kab kepulauan Mentawai lakukan Investigasi di kantor desaTaikako

 


LIPUTANONE.COM - LSM KPK Nusantara Kab Kep Mentawai gelar investigasi dikantor desa Taikako, selasa, 22 agst 2023 terkait kegiatan desa tahun anggaran 2022 silam


Investigasi di lakukan karna adanya laporan warga atas indikasi korupsi yang dilakukan oleh kepala desa Taikako Viktor saleleubaja pada tahun 2022 silam berdasarkan Lkpj  Kepala Desa melalui Pemdes kab kep Mentawai yang diduga fiktif.


Tim KPK Nusantara kab kepulauan Mentawai hadir ketua Horas Tasilipet, Sekretaris Rio Putra Sabelau, Bendahara Novem Deigratia dan tim Intelijen KPK Propinsi Sumbar Porisman Sarubei.

kegiatan yang dimulai pukul 10.25 - 14.00 wib.


Ada tiga item yang ditanyakan oleh ketua KPK  Nusantara diantaranya Bantuan dana Sosial Pembangunan gereja GPDI Trimulia senilai lebih - kurang 12 jt, Pembangunan Drainase nilai anggaran 210 juta dan bantuan penanganan Covid 19 senilai lebih-kurang 85 juta.


Bantuan dana sosial untuk gereja GPDI Trimulia laporannya sudah terealisasi seratus persen jawab kepala desa namun ada kaur yang mengurus bidangnya masing-masing, 

Kalaupun ada yang belum membayarkan dana tersebut itu bukan tanggung jawab pemerintah desa lagi katanya.


Ketika ketua LSM KPK meminta keterangan dari kasi pelayanan Sulastri mengaku bahwa belum dibayarkan hingga hari ini meskipun spj nya sudah dikirim karna keuangannya terpakai oleh oknum perangkat desa namun kami akan menyetornya besok ketika bapak Gembala pdt Melinus Zebuah kembali dari padang jelasnya,  disamping ini lastri mengaku salah dan tidak mengulanginya lagi katanya dengan penuh penyesalan


Kemudian soal pembangunan drainase panjang 104 m kiri kanan menurut pantauan KPK menyampaikan tidak selesai ada beberapa meter lantai dasar tidak dicor dan pengerjaannya pun hingga maret 2023 yang seharusnya selesai desember 2022 silam


Namun kepala desa menjawab bahwa itu sudah dicek oleh inpektorat kab kep mentawai dinyatakan selesai


Sekretaris KpK kecam keras kepala desa karna melanggar UU . No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan  informasi publik karna menurutnya sudah menjadi tradisi untuk tidak memasang papan proyek ungkapnya tegas. 

Dan jika tim inspektorat menyatakan selesai dasarnya apa tambahan kesal.


Mengenai bantuan Covid 19, seharusnya pembelanjaan sanitizer dlsb dialihkan ke pengadaan alat alat perikanan yang dibagikan kepada 4 kelompok nelayan yaitu kelompok Gaba simeru' , kelompok Sisopo sita, kelompok Keret baga dan Oba Simeru masing masing menerima bervariasi, jelas adibing Slamet kaur Kesra menjelaskan.



(Hrs)

Posting Komentar

0 Komentar