Ada apa dengan DPRK Simeulue melarang Wartawan Meliput Saat Dengar pendapat dengan PT RAJA MARGA.

 

LIPUTANONE.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue,menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Raja Marga. Pertemuan tersebut diselenggarakan di ruang kerja ketua DPRK dan dihadiri oleh beberapa anggota dewan serta perwakilan dari perusahaan PT Raja Marga. Rabu, 21/08/2024.

Adapun, rapat itu sangat disayangkan wartawan tidak di izinkan meliput kegiatan tersebut. Ketika awak media liputanone,minta izin hendak meliput acara Dengar pendapat oleh PT Raja marga, justru dilarang melaksanakan tugas jurnalistiknya disana, baik oleh ketua DPRK Simeulue, Irwan Suharmi maupun ketua Tim Pansus, Hamsipar.

“Hamsipar selaku ketua pansus menyampaikan,fotopun jangan diambil”ketika media ini mau mengambil foto giat tersebut.

Menurut informasi yang dihimpun, rapat tersebut bertujuan untuk meminta keterangan dari PT Raja Marga terkait sejumlah isu yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat Simeulue. Isu tersebut diduga terkait dengan pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Raja Marga di wilayah kabupaten Simeulue. 

Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari DPRK setempat mengenai hasil dari rapat tersebut.

Larangan peliputan ini tentu menimbulkan pertanyaan kepada awak media liputanone dan beberapa wartawan merasa kecewa atas tindakan lembaga Dewan perwakilan Rakyat (DPRK)simeulue tersebut. Pelarangan tersebut dinilai melanggar kebebasan pers dan menghambat transparansi informasi yang seharusnya disampaikan kepada publik.

“Sangat disayangkan, sebagai lembaga yang mewakili rakyat, DPRK seharusnya tidak menutup akses informasi kepada wartawan. Ini bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat terkait apa yang sebenarnya dibahas dalam rapat tersebut,” ujar salah satu wartawan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Keputusan untuk menutup rapat dari liputanone, memicu spekulasi dan menjadi tanda tanya. Apakah ada sesuatu yang hendak disembunyikan dari publik? Mengapa transparansi yang selama ini dijunjung tinggi dalam lembaga pemerintahan tiba-tiba diabaikan?

(R)