ACEH BARAT - LIPUTANONE | Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Aceh Barat, Teuku Alaidinsyah, secara tegas menolak penetapan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN.
Keputusan ini dianggap bertentangan dengan hasil keputusan yang telah disepakati oleh DPD PAN Aceh Barat.
H. Tito menyatakan bahwa ia telah berjanji kepada para ulama dan tokoh masyarakat di Aceh Barat untuk tidak menetapkan Ketua DPRK dari kalangan perempuan. Minggu, 1/9/24.
Sebelumnya Pada Pileg lalu,Tito telah melakukan Roadshow ke berbagai tokoh ulama, pemuda, dan masyarakat di Aceh Barat guna mencari dukungan. alhasil Partai PAN berhasil meraih suara terbanyak dalam pemilihan legislatif yang digelar Belum lama ini.
Menurut H. Tito, komitmen yang telah terjalin antara ulama, umara, dan tokoh masyarakat di Aceh Barat sangat mengharapkan serta mengamanahkan kepadanya untuk Ketua DPRK yang dipilih berasal dari kalangan laki-laki.
Hal ini bertujuan agar Ketua DPRK nantinya dapat memimpin dan menghidupkan majelis taklim di Aceh Barat. Ia menambahkan bahwa apabila Ketua DPRK berasal dari kalangan perempuan, akan sulit baginya untuk berbaur dengan jamaah laki-laki dalam kegiatan keagamaan tersebut.
Polemik penunjukan Ketua DPRK Aceh Barat oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) terus berlanjut.
H. Teuku Alaidinsyah, tidak hanya dianggap sebagai dalang dari keputusan tersebut, tetapi juga dituding oleh sebagian kalangan Tokoh-tokoh ulama, Umara dan juga tokoh masyarakat di Aceh Barat karena dianggap tidak komitmen dan telah mengingkari janjinya.
Tuduhan ini muncul setelah seorang perempuan ditunjuk sebagai anggota DPRK Aceh Barat, yang dianggap bertentangan dengan janji H. Tito kepada para ulama setempat.
Ia sendiri mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam penunjukan tersebut. Ia menegaskan bahwa hal ini di luar kewenangannya dan menyesalkan keputusan DPP PAN yang tidak sesuai dengan aspirasi lokal.
Lebih lanjut, H. Tito mengungkapkan bahwa sebelumnya ia telah mengajukan dua nama calon Ketua DPRK Aceh Barat, yaitu Nasruddin dan Abdul Rauf.
Pengajuan tersebut didasarkan pada hasil rapat dan kesepakatan bersama di DPD PAN Aceh Barat. Namun, ia merasa kecewa karena DPP PAN tidak mengindahkan usulan tersebut, yang menurutnya mencederai amanah ulama dan umara di Aceh Barat.
"Memang, secara partai, baik laki-laki maupun perempuan dianggap sama. Namun, dalam konteks kearifan lokal di Aceh Barat, hal ini harus dipertimbangkan dengan serius,"Tegas H. Tito.
H. Tito berharap agar DPP PAN dapat meninjau kembali keputusan tersebut yang dianggap sarat akan kepentingan tertentu.
Ia menegaskan bahwa sebagai Ketua DPD PAN Aceh Barat, dirinya berhak mengajukan calon nama untuk pimpinan DPRK, dan keputusan ini harus menghargai kerja keras dan perjuangannya serta aspirasi yang telah disampaikan oleh para ulama dan masyarakat Aceh Barat.
DPD PAN Aceh Barat Diketahui berhasil mendapatkan Reward, karena berhasil meraih suara terbanyak, namun meski mendapatkan reward, H. Tito mengaku bahwa penghargaan tersebut tidak membawa kebahagiaan, melainkan justru meninggalkan kekecewaan yang mendalam.
" Penghargaan yang diterima oleh DPD PAN Aceh Barat seharusnya menjadi sebuah momen kebanggaan. Namun hari ini keputusan yang diambil oleh DPP PAN terkait penunjukan Ketua DPRK Aceh Barat yang tidak sesuai dengan aspirasi lokal telah mengubah kebahagiaan menjadi kekecewaan," ungkapnya dengan nada kecewa.
Kekecewaan tersebut didasari dari ketidakhormatan DPP PAN terhadap hasil rapat dan keputusan DPD PAN Aceh Barat, serta aspirasi ulama dan tokoh masyarakat setempat yang menginginkan pemimpin DPRK dari kalangan laki-laki.
Ia berharap agar DPP PAN dapat memahami situasi ini dan meninjau kembali keputusan yang telah dibuat, agar selaras dengan keinginan masyarakat dan kearifan lokal di Aceh Barat.
Dengan adanya penolakan ini, dinamika politik di Aceh Barat diperkirakan akan semakin memanas, mengingat besarnya pengaruh tokoh ulama dan masyarakat dalam keputusan politik di daerah ini.
(Dedys**)
0 Komentar