Hal ini disampaikan Mahdi saat menerima audiensi Komisioner Bawaslu Aceh Barat di ruang kerjanya, usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Meulaboh. Selasa,1/10/24.
Dalam kesempatan tersebut, Mahdi menyatakan dukungannya terhadap upaya Bawaslu untuk mempercepat perubahan status dari non-Satuan Kerja (non-Satker) menjadi Satuan Kerja (Satker).
Menurutnya, peningkatan status ini penting untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu dalam mendukung pengawasan Pilkada yang lebih efektif dan mandiri.
Mahdi juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antara Bawaslu dan berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pilkada yang kondusif.
"Kolaborasi yang baik dengan semua pihak terkait merupakan kunci utama untuk menciptakan suasana yang aman dan tertib selama proses Pilkada berlangsung di Aceh Barat," ujar Mahdi.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Aceh Barat, Adil Azhar, menjelaskan bahwa pihaknya tengah berupaya membentuk forum warga di "Gampong Demokrasi" yang berlokasi di Gampong Suak Indra Puri.
" Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan,"Ringkas Ketua Bawaslu.
Adil juga menambahkan bahwa percepatan perubahan status Bawaslu Aceh Barat menjadi Satker terus diupayakan, dengan salah satu persyaratan utamanya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta fasilitas gedung yang memadai.
Dengan berbagai persiapan yang tengah dilakukan, diharapkan Pilkada Aceh Barat 2024 dapat berjalan dengan lancar, transparan, dan penuh integritas.
(Edi Uwen Ds)
0 Komentar