LIPUTANONE.CO.ID - Bupati Mandailing Natal (Madina) H. Saipullah Nasution memulai agenda pertama kunjungan kerja ke pantai barat dengan memerima aspirasi masyarakat Kecamatan Natal secara langsung di Hotel Kurnia, Pasar V Natal, pada Kamis, 3 April 2025.
Ruang diskusi ini dibuka, kata Bupati Saipullah, agar dirinya bisa mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat secara langsung. Sebab, laporan dari jajaran seringkali tidak sesuai kondisi riil yang dihadapi masyarakat.
Dalam diskusi itu beragam aspirasi disampaikan masyarakat. Mulai dari pengadaan ambulans, pembangunan infrasturktur, hak plasma, armada sampah, sampai dampak merkuri akibat pertambangan emas tanpa izin. "Saya tidak ingin dibuai dengan kalimat-kalimat indah dari jajaran saya," kata dia.
Di sisi lain, Bupati Saipullah mengatakan kedatangan dirinya dan rombongan dalam rangka berterima kasih kepada masyarakat yang telah melaksanakan pesta demokrasi dengan dewasa dan baik. "Tentu itu semua dalam rangka membawa kita, Madina ini, lebih maju ke depan," kata dia.
Terkait efisiensi anggaran, bupati menilai itu sebagai tantangan bagi Pemkab Madina untuk bisa memanfaatkan anggaran yang tersedia serta mencari solusi agar pembangunan tetap berlanjut, utamanya infrastruktur jalan. "Kami akan mencari jalan untuk memperbaiki itu, temasuk sektor kesehatan dan kemiskinan," lanjut dia.
Bupati Saipullah menyampaikan kekayaan alam Madina punya potensi luar biasa dalam mendorong kemajuan daerah, tetapi hal itu akan sia-sia kalau tidak bisa dikelola. "Untuk itu, kita harus bersama-sama memberikan dukungan positif," sebut dia.
Salah satu yang menjadi fokus perhatian dewasa ini, ungkap Saipullah, adalah peredaran narkoba. Sebab, Madina saat ini bukan saja tempat peredaran barang haram tersebut, melainkan sudah menjadi sumber.
Sebelumnya, Ketua LABRN Ali Anafiah mengaku percaya dengan pengalaman Saipullah di kancah nasional akan menghadirkan terobosan bagi kemajuan Madina di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat.
Di sisi lain, dia menjelaskan kecamatan tersebut memiliki banyak perkebunan, tetapi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya berpihak pada masyaralat setempat. Ali Anafiah mengungkapkan, kewajiban plasma sudah ditunaikan oleh beberapa perusahaan, tetapi masih ada kealpaan.
"Plasma sudah ada, tapi ada kealpaan, kami harap setidaknya masyarakat asli ikut menikmati sumber daya alam yang ada," kata dia.
Lebih lanjut, dia menyambut baik langkah Pemkab Madina yang dalam waktu dekat akan menggelar rapat koordinasi terkait hak-hak masyarakat dari perkebunan. "Harapan kami, keputusan rapat kordinasi nanti berpihak kepada masyarakat," tutup dia.
Sementara itu, Camat Natal Mulia Gading memaparkan kondisi kecamatan tersebut, mulai dari batas-batas daerah, jumlah sekolah, fasilitas kesehatan, sampai pada koordinasi antar unsur Forkopimcam.
Usai diskusi dengan masyarakat, bupati yang hadir bersama Ketua TP PKK Ny. Yupri Astuti Saipullah Nasution, Asisten I Sahanan Pasaribu, sejumlah kepala OPD, dan rombongan bertolak ke Masjid Al Muhajrin di Desa Panggautan untuk salat Zuhur berjamaah.
Pembuat Berita
Benny Fatahillah Lubis
0 Komentar